PENUHI TIGA UNSUR, TERSANGKA WAJIB DITAHAN

MOJOKERTO NEWS – MOJOKERTO: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto lebih optimal dalam menanggani kasus korupsi di Mojokerto. Jika tersangka dalam kasus korupsi tersebut memenuhi tiga unsur, Kejati Jawa Timur meminta untuk Kejari Mojokerto melakukan penahanan terhadap tersangka.
Kepala Kejati Jatim, Arminsyah mengatakan, dua kasus korupsi di Mojokerto tersebut masih ditangani pihak Kejari Mojokerto. “Dua kasus korupsi ini, proses penyidikan masih berjalan,” ungkapnya, usai melakukan kunjungan di kantor Kejari Mojokerto, Jalan RA Basoeni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Rabu (31/10/2012).
Dua kasus korupsi tersebut di antaranya, dugaan korupsi dana blockgrand di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2010-2011 senilai Rp1 miliar lebih dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan (regent) di RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto senilai Rp.250.706.900.
“Kasus korupsi dana blockgrand sudah dilimpahkan dan untuk kasus RSU masih dalam pengumpulan data, yakni pemeriksan saksi. Dalam proses lidik, kita minta Kejari Mojokerto untuk bekerja secara optimal. Semangat kuncinya, seperti dalam penjelasan di UUD 45, tapi jangan menzolimi orang,” ujarnya.
Menurutnya, jika sudah cukup bukti dan memenuhi tiga unsur yakni dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti (BB) dan mengulangi perbuatannya maka Kejari Mojokerto wajib menahan. Tapi masih lanjut, Arminsyah, jika tidak memenuhi unsur tersebut tergantung kewenangan penyidikan.
“Jika memenuhi tiga unsur itu, tahan tapi jika tidak ini kewenangan penyidik perlu ditahan apa tidak karena dalam UU disebutkan, apabila tahapan penangganan perkara tersangka dikhawatirkankabur, menghilangkan BB dan mengulang perbuatan, tahan. Menahan bukan wajib, karena kita menggunakan azas praduga tidak bersalah,” jelasnya.
Dalam kasus korupsi di RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, Kejari Mojokerto menetapkan SHT sebagai tersangka pada 25 September 2012 lalu. Selain SHT, Direktur CV Matahari, HP dan salah satu kasie di lingkup RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, SW juga ditetapkan sebagai tersangka kasus diduga merugikan keuangan negara pada proyek pengadaan Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan (regent) senilai Rp.250.706.900.
Sementara, dalam kasus dugaan korupsi dana blockgrant 2010-2011 di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto senilai Rp1 miliar lebih, Polres Mojokerto sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Kasiono, yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Kasiono serta dua stafnya, Erwin dan Anggar.
Ketiga tersangka ditengarai melakukan tipikor dengan tidak mentaati petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik. Dalam aturannya tidak disebutkan penggunaan anggaran untuk jasa konsultan.
Namun dalam kasus tersebut menggunakan jasa konsultan dengan menggunakan sebagian anggaran tersebut. Penggunaan jasa konsultan tersebut atas perintah Kepala Dikmenum Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Yakni sebesar 5 persen dari anggaran yang turun ke masing-masing sekolah. (and)

Related posts:

This entry was posted in Kabupaten Mojokerto, Terkini. Bookmark the permalink.